hakikat otonomi daerah dilihat dari makna dan tujuannya. Selain itu, melalui otonomi daerah pengembangan pun dapat disesuaikan oleh pemerintah berdasarkan potensi dan ciri khas dari daerahnya masing-masing. hakikat otonomi daerah dilihat dari makna dan tujuannya

 
 Selain itu, melalui otonomi daerah pengembangan pun dapat disesuaikan oleh pemerintah berdasarkan potensi dan ciri khas dari daerahnya masing-masinghakikat otonomi daerah dilihat dari makna dan tujuannya  Alasan Indonesia membutuhkan desentralisasi: 1

com rangkum dari berbagai sumber, Sabtu (16/10/2021) tentang pengertian desentralisasi. Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Konsep otonomi daerah yang dapat diartikan sebagai kewenangan daerah dalam mengatur ru-mah tangganya sendiri, di klaim banyak pihak masih belum berjalan secara obyektif dan konsisten. Jadi otonomi dapat diartikan mengatur sendiri b. Jelas, bahwa hakikat otonomi adalah kebebasan dan kemandirian daerah, bukan kemerdekaan dalam arti memisahkan diri dari negara (separatisme). Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 2/1948 (menganut otonomi dan mebedewind yang seluas-luasnya). Pengertian Umum-Secara etiomologi (asal usul kata) Berasal dari bahasa Yunani kata “autos” dan “nomos”. OTONOMI DAERAH 1. Berbicara mengenai Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi menjadi bagian dari Negara Indonesia melalui Peraturan. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Tujuan wawasan nusantara. Negara kesatuan adalah negara. Oleh Aris Kurniawan Diposting pada 31 Juli 2023. Agar istilah-istilah tersebut dapat kalian kuasai dengan baik, kalian dapat mempelajarinya melalui Undang-Undang. Pelaksanaan otonomi daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, peran, dan tanggungjawab pemerintah pusat, karena otonomi yang dijalankan bukan otonomi tanpa batas. Pemrintahan Daerah, yaitu hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dadang Solihin, SE, MA Penyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran ini adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah pada Badan. Prinsip Otonomi Nyata adalah di mana daerah otonom memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada. Berikut dua nilai dasar otonomi daerah di Indonesia: Nilai unitaris. Nagarakertagama. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk. Menurut Encyclopedia of Science Otonomi dalam pengertian asli. d. Merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sekurang. B. Tujuan wawasan nusantara. Keberadaan pemerintah daerah bukanlah ciptaan pemerintah pusat walaupun keberadaannya terintegrasi dalam sistem nasional. 2. ac. Akmal menyebutkan, salah satunya yaitu dalam menghasilkan pemimpin nasional yang berasal. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Suara. com - Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-udangan yang berlaku. Pengertian Otonomi Daerah Di dalam Undang-undang No. Jakarta -. 2, November 2017, hlm. Pada dasarnya, hakikat otonomi daerah merupakan upaya yang dibentuk guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dengan melakukan kegiatan atau membuat pembaharuan yang sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat. Dadang Solihin, Deddy Supriady Bratakusumah , Otonomi Penyelenggaraan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. 3. Peraturan Daerah masuk dalam hierarki. sangkut pautnya dengan makna asal atau terdahulu tetapi tampaknya sangat jauh. Hakikat Wawasan Nusantara. Menurut Syarif Saleh Otonomi daerah yakni suatu hak untuk mengatur serta memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut ialah hak yang diperoleh dari suatu pemerintah pusat. penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/ atau desa; dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Shabbir Cheema and Rondinelli (1983, pp. Otonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu authos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Otonomi Daerah – Hakikat, Tujuan, Prinsip, Asas & Dasar Hukum – Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai Otonomi Daerah yang dimana dalam hal ini meliputi hakikat, tujuan, prinsip, asas dan dasar hukum, nah agar dapat lebih memahami dan dimengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini. Selain itu otonomi daerah dapat meningkatkan efektifitas sektor publik. c. Contoh Nasionalisme Dan Patriotisme. Sedangkan menurut Suparmoko (2002: 61). Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Dalam pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah kalian akan menemukan sejumlah kata. Pengertian Otonomi Daerah 2. udangan. Perkakas. 2004. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat, kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. 2. TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat. Menurut UU No. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter, yang dipergunakan oleh para anggota sosial untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri (Kentjono, Ed. 2. Dengan demikan sejauh mungkin hasilnya terbandingkan secara internasional, nasional dan daerah. Visi dari otonomi daerah meliputi tiga ruang lingkup, yakni politik, ekonomi dan sosial. Negara Indonesia di proklamasikan oleh para pendiri bangsa sebagai negara kesatuan. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan undang-undang. Yang jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah (HAW. 3. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan. Otonomi Dalam Konsep Negara Kesatuan. UU Nomr 22 /1999 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab) f. Sementara itu, dalam bahasa Arab tidak ditemukan sebuah kata yang bertepatan dengan kata sastra. 116. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. demikianlah artikel dari duniapendidikan. 1. 12. MAKALAH POLITIK HUKUM OTONOMI DAERAH. oleh Mulyono Sri Hutomo. b. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. 1 Lihat, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. 32 Tahun 2004. 53 halaman. Makna Desentralisasi: Kunci Jawaban: Makna desentraliasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Widjaja, 2007:7-8). Kata Kunci. Di negara Indonesia ini, otonomi daerah sudah diterapkan. Inti dari otonomi adalah kesediaan dan kesanggupan untuk mengatur diri sendiri. Inilah hakikat otonomi sesuai dengan keinginan rakyat. Autos artinya sendiri, sedang nomos artinya aturan. PowerPoint Presentation. 2 Pemerintahan sendiri berarti pemerintah yang diatur. Titik berat otonomi yang diisyaratkan oleh beberapa Undang - Undang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia hanyalah lip service belaka. 32 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No. 1 Kodi. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab daerah ( local accountability ). Otonomi atau autonomy berasal dari kata dalam bahasa Yunani, autos yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. dalam bukunya berjudul Desentralisasi Pemerintahan dalam Perspektif Pembangunan Politik di Indonesia (2015:93), secara bahasa, otonomi berasal dari bahasa Yunani auto yang artinya sendiri dan nomor berarti hukum atau aturan. 37 Secara Bahasa kata “otonomi” berasal dari bahasa Yunani yakni autonomi. masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan P. id mengenai Solusi Otonomi Daerah : Hakikat, Sejarah, Prinsip, Tujuan, UUD, Masalah,. Pengertian Otonomi Daerah – Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Hakikat, Prinsip, Asas, Indonesia, Para Ahli : Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat lokal mereka sendiri. Otonomi daerah dan desentralisasi pada dasarnya memiliki arti yang sama, meskipun dalam UU tentang. Baca Juga: Puisi Lama: Pengertian, Ciri-Ciri,. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilanHubungan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999, yang dimaksud otonomi daerah adalah: "Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan. pada paradigma. Istilah otonomi daerah. Sejak mula dibuatnya konstitusi pertama, UUD 1945, telah di-adopted model negara kesatuan (‘ eenheidsstaat’) yang disusun berdasarkan. Otonomi daerah sebagai kerangka penyelenggaraan pemerintahan mempunyai visi yang dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama yang saling berhubungan yaitu : politik, sosial, ekonomi dan budaya. Namun, Akmal mengamini perubahan dan kemajuan ini belum menyeluruh. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Otonomi, kebijakan, pemerintah daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, partisipasi, kebijakan, publik Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Pada dasarnya, otonomi daerah merujuk pada sebuah konsep di mana pemerintah pusat. Informasi Dokumen klik untuk memperluas informasi dokumen. Otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang. Pentingnya wawasan nusantara – Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap bangsa, rakyat dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi lautan, darat dan udara di atasnya sebagai suatu satu kesatuan ekonomi, politik, budaya, sosial dan pertahanan keamanan. H. Otonomi dapat digolongkan menjadi 2 makna yaitu makna sempit dimana otonomi diartikan sebagai mandiri sedangkan makna luas yang berarti berdaya. UU Nomor 32/2004 (menganut otonomi daerah. Dilansir dari beberapa sumber, tujuan penerapan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Problematika esensi otonomi daerah dalam tataran implementasi pelaksanaannya sistemnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia masih belum sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang luas. Adapun secara geografis, Kepulauan Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 1. Sedangkan pemerintah daerah yakni penguasa yang memerintah di daerah melalui otonomi daerah. Halm. ii Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, daerah otonom memiliki otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Nilai unitaris diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. 1. Hakikat Otonomi Daerah PKN by obby3nur3rosyid. Mengingat otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi. (2009) kondisi yang terjadi di era otonomi daerah ini belum mencapai tujuannya yaitu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Baca Cepat tampilkan. 20/10/2020 Mulyono Sri Hutomo. · Keterlibatan masyarakat secara aktif. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 1 Faisal Basri, Perekonomian Indonesia Tantangan Dan. Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku (Pusat Bahasa , 2001 : 805). PERBEDAAN KONSEP DAN PARADIGMA OTONOMI DAERAH. 1. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat. B. Tetapi dari pihak yang pro kesatuan menganggap bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka hal ter-sebut dapat mengancam keutuhan kesatuan Republik Indonesia dan disintegritas NKRI. Pertama, sistem pemerintahan yang meliputi karateristik sistem pemerintahan, sistem pemerintahan parlementer dan presidensial, dan sistem pemerintahan di Indonesia. H. Berikut ini pembahasannya: 1. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah -daerah tertinggal dalam suatu negara. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. politik di Indonesia. 6 Desember 2011 01:38 Diperbarui: 25 Juni 2015 22:47 3255. Pengertian Otonomi Daerah. KOMPAS. Ketetapan MPR RI. M. Perbedaan Konsep. an pusat dan daerah. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita. 3. 2. Sebutkan hakikat otonomi daerah? - 1716098 rossayp rossayp 10. Undang-undang yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah UUD 1945 Pasal 18. Dalam artikel ini, kita akan membahas hakikat dari otonomi daerah dari segi makna dan tujuannya. b. Bab 7 Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah Lingkup kajian Bab ini membahas dua kajian. (Edi, 2009-58-59). . Kompasiana adalah platform blog. co. 1) Jelaskan perbedaan antara pengertian wilayah, daerah dan kawasan seperti yang berlaku di negara kita! 2) Jelaskan perbedaan penting antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan! 3) Jelaskan perbedaan antara kota fungsional dan kota otonom! 4) Berdasarkan definisi-definisi perencanaan, sebutkan unsur atau elemen dari perencanaan. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia Tarik ulur hubungan antara Pusat dan Daerah hingga hari ini belum juga menemukan format yang ideal. KOMPAS. Daerah otonom. Artinya kedaulatan berada di tangan rakyat, bangsa, dan negara. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Kesos. Menurut Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA M. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tenta n g Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasrkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. Naiknya Ali Mazi sebagai Gubernur Sultra pada tahun 2002 lalu merupakan babak baru bagi kehidupan ekonomi provinsi sulawesi Tenggara. Atau sebuah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, bersifat lokalitas, sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan otonomu daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada. Dalam menjalankan pemerintahannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan. Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Dasar Pemikiran : a. Otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.